Rabu, 31 Mei 2017

Sleman luncurkan "e-book" tingkatkan minat baca

| 5.915 Views
Sleman luncurkan
Ilustrasi - Warga mengakses internet di Mobil Internet dan Perpustakaan Kewilayahan (Monika) di Kawasan Alun-Alun Selatan, DI Yogyakarta, Rabu (22/2/2017). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)
Sleman (ANTARA News) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan "e-book" Perpustakaan Digital Sleman guna meningkatkan minat baca masyarakat.

"Saat ini di Sleman minat baca dan kunjungan perpustakaan masih cukup rendah, ini yang mendorong kami meluncurkan aplikasi Perpustakaan Digital Sleman yang dapat diakses melalui berbagai perangkat teknologi informasi," kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Sleman Ayu Laksmidewi, Sabtu,

Menurut dia, dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses koleksi Perpustakaan Sleman tanpa harus datang ke perpustakaan.

"Siapapun dapat mengakses buku-buku kami melalui komputer atau smart phone, lewat aplikasi Perpustakaan Digital," katanya.

Ia mengatakan, Perpustakaan Digital Sleman memiliki berbagai koleksi buku elektronik yang terdiri dari 10 jenis. Di antaranya teknologi, fiksi, sastra, dan ilmu alam.

"Sedikitnya terdapat 293 judul buku elektronik yang dapat diunduh dari aplikasi tersebut, dengan total buku 879 eksemplar," katanya.

Ayu mengatakan, Perpustakaan Digital Sleman diluncurkan tepat pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman ke 101 pada tahun ini.

"DPK mendukung program pencapaian visi dan misi Smart Regency. Aplikasi ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam membaca buku. Karena aplikasi ini punya berbagai keunggulan. Salah satunya, pembaca dapat membaca buku di mana saja, kapan saja, dan tanpa harus memikirkan kapan harus mengembalikan buku yang sudah dibaca," katanya.

Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Pelayanan DKD Kabupaten Sleman Sari Respatiningtyas mengatakan aplikasi Perpustakaan Digital dapat diinstal dari Play Store.

"Namun sebelumnya, masyarakat harus mendaftar dulu sebagai anggota Perpustakaan Sleman untuk memperoleh password pengguna," katanya.

Menurut dia, dalam satu kali login, pengguna hanya bisa membuka maksimal tiga judul buku. Selain itu, pengguna tidak bisa membuka buku dengan judul yang sama setelah login lebih dari tiga kali.

"Untuk mempermudah pengguna, pencarian buku dapat dilakukan dengan memakai judul buku, penerbit, atau nama penulisnya. Selain itu pencarian daftar pustaka juga dapat dilakukan berdasarkan frase," katanya.
Editor: Unggul Tri Ratomo

Dewi Sartika, Perintis Pendidikan bagi Perempuan di Indonesia


Bintang.com, Jakarta Dewi Sartika tentu sudah bukan lagi satu bunyi asing di telinga publik. Pasalnya, tokoh pahlawan nasional ini namanya banyak dipakai sebagai ruas jalan di sejumlah kota di Indonesia. Meski telah familiar, tak banyak yang mengetahui sepak terjang perempuan kelahiran Cicalengka, 4 Desember 1884 tersebut.

Dihimpun dari berbagai sumber, satu kontribusi Dewi Sartika yang membuat namanya kian harum, yakni merintis pendidikan bagi perempuan Indonesia. Lahir dari keluarga priyayi, Dewi Sartika termasuk anak yang bisa bersekolah di era kolonial Belanda. Sedari kecil, sosok yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional di tahun 1966 ini memang punya perhatian di dunia pendidikan.

kala itu adalah hanya perempuan untuk diajari berhitung, membaca, menulis, agama, hingga menjahit. Dari Pendopo Kabupaten Bandung, sekolah itu kemudian dipindahkan ke Jalan Ciguriang dan berganti nama menjadi Sekolah Kaoetamaan Isteri, serta menambah beberapa mata pelajaran.

Hingga akhirnya pada 1912, terdapat setidaknya sembilan sekolah serupa di seluruh Jawa Barat. Selanjutnya, sekolah yang didirikan Dewi Sartika ini terus berkembang dan ada di tiap kota maupun kabupaten. Perjuangannya ini diketahui mendapat dukungan dari sang suami, Raden Kanduruan Agah Suriawinata, sampai Dewi Sartika tutup usia di tahun 1947.

http://www.bintang.com/lifestyle/read/2669557/dewi-sartika-perintis-pendidikan-bagi-perempuan-di-indonesia

Pendidikan Bukan Hanya Tanggung Jawab Sekolah




KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar sejumlah aksi dan kegiatan menyambut perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei.

"Ada kegiatan aksi sosial seperti donor darah, pengumpulan beras, dan pakaian untuk disalurkan ke panti asuhan dan kegiatan 'Gebyar SMK Bisa'" kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Alo Min di Kupang, Sabtu (29/4/2017).

Menurut dia, sejumlah kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai di jajaran pendidikan dan para siswa itu bertujuan untuk mengeratkan kembali komitmen jajaran pendidikan bersama seluruh masyarakat untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Bumi Selaksa Nusa itu.

Hal itu didasari bahwa kualitaas pendidikan tidak hanya pada tanggung jawab pihak sekolah dan jajaran pendidikan lainnya, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat dan seluruh komponennya.
Memang dalam konteks teknis, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan dinas teknis serta sekolah penyelenggara. Namun harus juga mendapat sokongan dan dorongan dari seluruh pihak untuk kembali menunjukkan kemajuan bagi kualitas pendidikan di daerah ini.

"Komitmen mencerdaskan anak bangsa harus benar-benar diimplementasikan bersama seluruh stakeholder yang ada di masyarakat tidak hanya di dunia pendidikan semata," katanya.

Terkait dengan sejumlah kegiatan aksi sosial, Alo Min menyebut, telah dilakukan aksi donor darah melibatkan seluruh pegawai di jajaran pendidikan dan para siswa. Hal yang sama juga untuk kegiatan pengumpulan beras dan pakaian layak pakai yang akan dibagikan pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke sejumlah panti yang ada di daerah ini.

Sedangkan untuk kegiatan 'Gebyar SMK Bisa' akan menampilkan seluruh hasil karya para siswa yang berasal dari seluruh SMK yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu.
Hasil karya yang ditunjukkan sesuai dengan jurusan sekolahnya itu akan dihadirkan ke khalayak untuk sejumlah harapan, di antaranya mendapat masukan kritik dan saran terhadap seluruh hasil karyanya.

"Ada harapan yang kuat dari kegiatan itu masukan dan saran dari masyarakat terkait hasil karya yang ada agar bisa disempurnakan. Tetapi juga jika memang sudah pantas diproduksi maka akan ada harapan hasil karya para siswa bisa dibeli masyarakat," kata Alo Min.

Dia mengatakan, kegiatan akan dilakukan di halaman depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan Soeharto, Kota Kupang.

Hingga saat ini, sejumlah SMK dari 327 SMK yang ada di seluruh provinsi ini yang mendaftar menjadi peserta kegiatan tersebut. "Kami berharap akan ada pelibatan banyak SMK di seluruh daerah ini dengan beragam kekhususan dan kekhasannya," kata Alo Min.

Selain sejumlah kegiatan itu, kata Alo Min, akan ada juga aksi nyekar ke sejumlah makam pahlawan dan tokoh pendidikan NTT. "Jadwal akan kami sampaikan dan saat ini masih dirancang oleh tim," kata Alo Min.
Dalam konteks itu semua, Alo Min menambahkan proses percepatan peningkatan sumber daya di daerah ini harus menjadi bagian dari tanggung jawab dan komitmen semua puhak. "Tidak hanya ada di jajaran pendidik saja. Orangtua dan masyarakat termasuk pers juga punya tanggung jawab memajukan pendidikan berkualitas di daerah ini," katanya.

Semoga momentum perayaan Hardiknas 2017 yang mengusung tema 'Percepatan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas' bisa secara berangsur terimplementasi di daerah yang bergugusan nusa ini. (afr)
(sus)
http://news.okezone.com/read/2017/04/29/65/1679413/pendidikan-bukan-hanya-tanggung-jawab-sekolah


Tingkatkan Kualitas Kerja, Pemerintah Fokus Pada Pendidikan Vokasional


Tingkatkan Kualitas Kerja, Pemerintah Fokus Pada Pendidikan Vokasional
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.Foto/Dok/Rahmat Sahid.







"Saya berharap dengan diterimanya sertifikat tanah ini, wilayah ini akan berubah menjadi daerah yang produktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.



https://nasional.sindonews.com/read/1208341/15/tingkatkan-kualitas-kerja-pemerintah-fokus-pada-pendidikan-vokasional-1495798734






















Bisakah Intoleransi Dikikis Lewat Pendidikan Pancasila?


Bisakah Intoleransi Dikikis Lewat Pendidikan Pancasila?
Siswa sekolah dasar mengikuti gladi peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (30/5). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.
Reporter: Abdul Aziz
31 Mei, 2017 dibaca normal 3 menit
 
 
Problem dari pembelajaran Pancasila dan PKN cukup kompleks, mulai dari sumber daya manusia hingga infrastruktur, seperti kurikulum maupun metode.
tirto.id - Dalam sebuah seminar pada 23 Mei lalu, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Muhammad Abdullah Darraz menyatakan penetrasi kelompok radikal saat ini sangat masif di berbagai lini kehidupan. Bahkan penetrasi di dalam dunia pendidikan dianggapnya paling berhasil.

Hal tersebut terjadi lantaran adanya kekosongan ideologi kebangsaan di dalam lingkungan sekolah dan tidak efektifnya pendidikan kewarganegaraan. Riset yang dilakukan Ma'arif Institute terkait institusi sekolah menemukan belum adanya kebijakan internal sekolah yang secara spesifik menguatkan kebhinekaan.

Kurikulum pendidikan kebangsaan, terutama Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah selama ini memang belum optimal. Padahal, menurut peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, Hendro Muhaimin, pelajaran Pancasila dan PKN sangat penting sebagai fondasi moral berbangsa dan benegara, bersama dengan pelajaran agama dan Bahasa Indonesia.

Sayangnya, kata Hendro, problem dari pembelajaran Pancasila dan PKN ini cukup kompleks, mulai dari sumber daya manusia hingga infrastruktur, seperti kurikulum maupun metode. Salah satunya, kata Hendro, adalah masalah pengelolaan kelas, kemudian perbandingan materi dengan alokasi waktu pembelajaran hingga keberadaan Pancasila dan PKN yang tidak termasuk sebagai mata pelajaran yang menentukan kelulusan.

“Saya melihat saat ini, karena masih adanya masalah perubahan kurikulum antara K13 dengan KTSP maka muatan Pancasila dalam kurikulum akhirnya hanya kecil dan kurang menyentuh substansi Pancasila itu sendiri,” ujarnya pada Tirto, Selasa (30/5/2017).

Hal senada juga diungkapkan Bowo Sidarto, guru PKN di SMA Al Azhar 9 Yogyakarta. Selama ini, kata Bowo, PKN di sekolah masih dipandang sebagai pelajaran kelas dua, bukan pelajaran utama, karena tidak masuk dalam kategori pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN).

Jam pelajaran PKN pun dalam sepekan hanya sekitar 2 hingga 3 jam. Namun, dalam praktiknya, karena masih banyak pelajaran yang lain, seringkali pelajaran PKN hanya sekitar 2 jam-an.

Baru tahun ini, lanjut Bowo, PKN mulai mendapat perhatian setelah menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional).

“Sudah menjadi salah satu mata pelajaran yang di-USBN-kan. Artinya grade-nya sudah naik, sudah mulai mendapat perhatian,” ujarnya.

Karena itu, ke depan, PKN sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan harus mendapat perhatian lebih. Termasuk pembenahan kurikulum dan kompetensi guru.

Menurut Hendro, membangun manusia melalui pendidikan adalah sebuah keharusan. Tentu fondasi utama pendidikan adalah kurikulum dan kompetensi guru. Oleh karena itu, lanjut Hendro, yang mendasar untuk terus mengalami perubahan adalah dua hal tersebut.

“Baik kurikulum maupun kompetensi guru harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk menjadi lebih baik, bukan hanya gonta ganti kurikulum, namun tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi guru,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kongres Pancasila IX Tahun 2017.

Guru sebagai Garda Depan

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman yang saat ini mendapat ujian nyata dengan maraknya tindakan intoleransi dan gerakan anti-Pancasila.

Dosen Jurusan Kewarganegaraan dan Hukum (PKNH) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Halili Hasan mengatakan, peran guru sangat menentukan apakah seorang murid akan menjadi toleran atau tidak.

Menurut Halili, riset Setara Institut di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa peran guru sangat penting karena hampir 50 persen pemahaman keagamaan dan toleransi didapat di sekolah. Sedangkan di luar sekolah tidak terlalu signifikan. Karena itu, peran guru sangat penting.

“Guru itu memiliki otoritas mana yang boleh dan mana yang tidak, karena itu guru harus berperan penting dalam upaya membangun kehidupan yang toleran itu,” kata dia pada Tirto, Selasa (30/5/2017).

Hal senada juga diungkapkan Hendro. Peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM ini mengatakan bahwa guru bisa berperan banyak dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagamaan. Menurut dia, guru bisa berdiri sebagai garda depan penentang intoleransi dan sektarianisme, karena sekolah adalah ruang untuk belajar tentang kebhinekaan atau keberagaman.

Menurutnya, guru harus bisa mengarahkan materi pelajaran kepada kajian yang sifatnya kebhinekaan dan keberagaman tersebut, yakni dengan mengenalkan agama, suku, bahasa, seni-budaya, ilmu bumi/geopolitik yang sifatnya mengajak peserta didik mengenal kebangsaan Indonesia.

Hal ini telah dipraktikkan oleh Bowo saat dirinya mengampu mata pelajaran PKN di SMA Al -Azhar Yogyakarta. Misalnya, dalam setiap materi pelajaran, ia tetap berpedoman pada kurikulum yang ada, namun juga menyisipkan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman, dan upaya membangun karakter bangsa dalam setiap materi yang disampaikannya.

Apalagi, kata Bowo, Al-Azhar telah memberikan keleluasaan kepada para guru untuk mengajarkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. “Kita harus sadar akan keberagaman, ini yang harus ditekankan dulu kepada siswa bahwa mereka hidup dalam keberagaman,” kata Bowo.

Selain itu, kata Bowo, pendekatan agama, seperti Pancasila tidak bertentangan dengan Islam juga digunakan untuk membangun karakter bangsa peserta didik. Karena saat ini ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang menganggap Pancasila adalah thogut.

Perlu Pengawasan Dinas Pendidikan

Guru PKN memang sangat tepat menjadi garda depan untuk membendung masuknya paham intoleransi dan isu sektarian yang merambah ke sekolah. Dalam hal ini, kata Bowo, sudah seharusnya dinas pendidikan mengumpulkan guru-guru PKN agar menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman pada peserta didik akan pentingnya toleransi dan menjaga kesatuan dan persatuan.

Selain itu, kata Bowo, dinas pendidikan juga perlu meningkatkan pengawasan terkait peran guru dalam mendidik peserta didiknya. Jangan sampai ada guru PKN justru menjadi bagian dari penyebar virus-virus intoleransi dan isu sektatrian tersebut. Karena itu, dinas pendidikan harus berperan aktif melakukan pengawasan.

Kekhawatiran Bowo diamini oleh Halili. Dosen Jurusan Kewarganegaraan dan Hukum (PKNH) UNY, yang juga peneliti Setara Institut, ini mengatakan bahwa pengawasan dari dinas pendidikan penting agar guru yang justru bertolak belakang dengan semangat keberagaman itu bisa dipantau. Karena selama ini kontrolnya cukup lemah.

“Peran dinas pendidikan penting untuk mengawasi pendidikan yang pro kebangsaan, kebihinekaan, dan sesuai dengan semangat Pancasila. Negara bisa campur tangan,” kata dia.

Baca juga artikel terkait PANCASILA atau tulisan menarik lainnya Abdul Aziz
(tirto.id - abd/abd) 
 
 

Harkitnas Momen Tanamkan Karakter Baik bagi Anak Didik



Liputan6.com, Jakarta
Seorang kepala sekolah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 yang akan diperingati pada 20 Mei 2017, harus dijadikan momentum dalam menanamkan karakter bagi peserta didik.

"Ada 18 nilai dalam pendidikan karkter. Salah satunya adalah semangat kebangsaan, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan," ujar Kepala SMP Aminah Syukur Samarinda, Amiruddin di Samarinda, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/5/2017).
Nilai kebangsaan atau nasionalisme ini harus terus dikembangkan, selain nilai yang lain juga tetap menjadi perhatian, sehingga generasi muda paham bahwa Indonesia itu beragam mulai dari berkesenian, budaya, adat, suku, agama, dan kekayaan alam mulai Sabang sampai Merauke.
Pelajar juga harus mendapat pemahaman bahwa Harkitnas merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang terjadi lebih dari 100 tahun lalu, maka dengan memperingatinya, berarti belajar memahami sejarah.Setelah memhami sejarah, lanjutnya, diharapkan pelajar dapat menanamkan etos perjuangan generasi pendahulu untuk generasi berikutnya, baik bagi siswa SMP Aminah Syukur maupun bagi seluruh siswa di Indonesia.
Etos perjuangan yang menjadi semangat saat ini adalah perjuangan Indonesia menuju negara maju, modern, adil, sejahtera, dan berkarakter. Ini merupakan cita-cita bersama yang mesti diwujudkan mulai dari pendidikan di rumah, sekolah, dan di masyarakat.
"Kiasan 'bersatu kita teguh bercerai kita runtuh', sebenarnya mencerminkan karakter yang seharusnya menjadi landasan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, karena kita adalah saudara," ujarnya.Namun saat ini sering terjadi kerusuhan seperti tawuran anak sekolah, kemudian kekerasan terkait agama, suku, dan lainya, padahal sepantasnya hal ini tidak boleh terjadi.
Menurutnya, pelbagai peristiwa tersebut mencerminkan bahwa masih ada sebagian rakyat yang kurang memahami makna dari kebangkitan nasional, atau mungkin sudah luntur rasa nasionalismenya.
Di sisi lain ia juga menyatakan, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi masyarakat tidak diimbangi dengan sistem penyelenggaraan yang memadai, sehingga menghasilkan proses dan hasil pendidikan di sekolah yang bersifat formalitas.
"Sekolah dimaknai sebagai bagian yang harus dilewati pada usia tertentu, waktu tertentu, dan harus selesai dengan "mengantongi" ijazah, tanpa mempertimbangkan apa yang terbaik harus didapat dari proses pendidikan di sekolah. Ini yang harus menjadi perhatian," tutur Amir.


http://health.liputan6.com/read/2958378/harkitnas-momen-tanamkan-karakter-baik-bagi-anak-didik?source=search

Pendidikan Lemhanas Diusulkan Jadi Syarat Jenjang Karier AS

Kristian Erdianto
Kompas.com - 29/03/2017, 22:51 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).(Dok. Humas Kemenko Polhukam)
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas) Agus Widjojo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).r
Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi soal komposisi anggota Lemhanas yang lebih banyak berasal dari militer dibandingkan aparatu sipil negara ( ASN).
Menurut Agus, ada perbedaan pola pendidikan antara militer dengan birokrat atau ASN.
Hal ini membuat semakin berkurangnya anggota Lemhanas yang berasal dari ASN.
Oleh, sebab itu, Agus mengusulkan pendidikan Lemhanas menjadi salah satu syarat jenjang karier bagi ASN.
"Kami menyarankan agar ada dorongan dari pemerintah untuk lebih bisa mengaktifkan dari birokrasi atau PNS, seperti mengeluarkan Surat Keputusan calon pemimpin dari Lemhanas," kata Agus, seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu (29/3/2017).
Agus menjelaskan, di lingkungan TNI dan Polri ada pola pendidikan kedinasan yang harus dilalui di Lemhanas.
Namun, pola tersebut tidak terdapat di lingkungan aparatur sipil.
Pola pendidikan birokrasi, lanjut Agus, mengutamakan pendidikan kepemimpinan sehingga mereka tidak melihat Lemhanas sebagai sebuah kebutuhan.
"Padahal kalau pendidikan kepemimpinan ini kompetensi dan keahlian dalam jabatan tetapi kalau di sini adalah doktrin nasional," kata Agus.
Pada kesempatan itu, Wiranto menyatakan sepakat jika pendidikan Lemhanas disyaratkan sebagai jenjang karir bagi birokrat, sehingga tidak ada lagi yang beralasan sekolah agar tetap bertugas di Jakarta.
Selain itu, Agus juga menyampaikan mengenai rencana pelaksaan acara Jakarta Geopolitical Forum pada bulan Mei 2017 mendatang.
Agus mengatakan, acara tersebut akan membahas tiga isu utama yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan ekonomi global, dan isu kemanusiaan.
Jakarta Geopolitical Forum rencananya akan dilaksanakan pada 18-20 Mei 2017 dengan mengundang para birokrat, politisi, LSM dan akademisi.
"Kami berharap acara ini bisa dibuka oleh Presiden di Istana Negara," kata Agus.
Hadir dalam acara tersebut, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Lutfi Ra'uf, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhanas Irjen Arif Wachyunandi.

ASMAUL HUSNA

ASMAUL HUSNA Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagus atau indah Allah memiliki 99 Asmaul Husna ata...