tirto.id
-
Dalam sebuah seminar pada 23 Mei lalu, Direktur Eksekutif Ma'arif
Institute Muhammad Abdullah Darraz menyatakan penetrasi kelompok radikal
saat ini sangat masif di berbagai lini kehidupan. Bahkan penetrasi di
dalam dunia pendidikan dianggapnya paling berhasil.
Hal
tersebut terjadi lantaran adanya kekosongan ideologi kebangsaan di dalam
lingkungan sekolah dan tidak efektifnya pendidikan kewarganegaraan.
Riset yang dilakukan
Ma'arif Institute terkait institusi sekolah menemukan belum adanya kebijakan internal sekolah yang secara spesifik menguatkan kebhinekaan.
Kurikulum pendidikan kebangsaan, terutama Pendidikan Kewarganegaraan
(PKN) di sekolah selama ini memang belum optimal. Padahal, menurut
peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, Hendro Muhaimin, pelajaran Pancasila
dan PKN sangat penting sebagai fondasi moral berbangsa dan benegara,
bersama dengan pelajaran agama dan Bahasa Indonesia.
Sayangnya,
kata Hendro, problem dari pembelajaran Pancasila dan PKN ini cukup
kompleks, mulai dari sumber daya manusia hingga infrastruktur, seperti
kurikulum maupun metode. Salah satunya, kata Hendro, adalah masalah
pengelolaan kelas, kemudian perbandingan materi dengan alokasi waktu
pembelajaran hingga keberadaan Pancasila dan PKN yang tidak termasuk
sebagai mata pelajaran yang menentukan kelulusan.
“Saya melihat
saat ini, karena masih adanya masalah perubahan kurikulum antara K13
dengan KTSP maka muatan Pancasila dalam kurikulum akhirnya hanya kecil
dan kurang menyentuh substansi Pancasila itu sendiri,” ujarnya pada
Tirto, Selasa (30/5/2017).
Hal senada juga diungkapkan Bowo Sidarto, guru PKN di SMA Al Azhar 9
Yogyakarta. Selama ini, kata Bowo, PKN di sekolah masih dipandang
sebagai pelajaran kelas dua, bukan pelajaran utama, karena tidak masuk
dalam kategori pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN).
Jam
pelajaran PKN pun dalam sepekan hanya sekitar 2 hingga 3 jam. Namun,
dalam praktiknya, karena masih banyak pelajaran yang lain, seringkali
pelajaran PKN hanya sekitar 2 jam-an.
Baru tahun ini, lanjut
Bowo, PKN mulai mendapat perhatian setelah menjadi salah satu mata
pelajaran yang diujikan dalam USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional).
“Sudah menjadi salah satu mata pelajaran yang di-USBN-kan. Artinya
grade-nya sudah naik, sudah mulai mendapat perhatian,” ujarnya.
Karena itu, ke depan, PKN sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, gotong royong,
persatuan dan kesatuan harus mendapat perhatian lebih. Termasuk
pembenahan kurikulum dan kompetensi guru.
Menurut Hendro,
membangun manusia melalui pendidikan adalah sebuah keharusan. Tentu
fondasi utama pendidikan adalah kurikulum dan kompetensi guru. Oleh
karena itu, lanjut Hendro, yang mendasar untuk terus mengalami perubahan
adalah dua hal tersebut.
“Baik kurikulum maupun kompetensi
guru harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk menjadi lebih baik,
bukan hanya gonta ganti kurikulum, namun tidak diikuti dengan
peningkatan kompetensi guru,” kata pria yang juga menjabat sebagai
Sekretaris Kongres Pancasila IX Tahun 2017.
Guru sebagai Garda Depan
Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam memberikan
pemahaman, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan
keberagaman yang saat ini mendapat ujian nyata dengan maraknya tindakan
intoleransi dan gerakan anti-Pancasila.
Dosen Jurusan
Kewarganegaraan dan Hukum (PKNH) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),
Halili Hasan mengatakan, peran guru sangat menentukan apakah seorang
murid akan menjadi toleran atau tidak.
Menurut Halili, riset
Setara Institut di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa peran guru
sangat penting karena hampir 50 persen pemahaman keagamaan dan toleransi
didapat di sekolah. Sedangkan di luar sekolah tidak terlalu signifikan.
Karena itu, peran guru sangat penting.
“Guru itu memiliki
otoritas mana yang boleh dan mana yang tidak, karena itu guru harus
berperan penting dalam upaya membangun kehidupan yang toleran itu,” kata
dia pada
Tirto, Selasa (30/5/2017).
Hal senada juga
diungkapkan Hendro. Peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM ini mengatakan
bahwa guru bisa berperan banyak dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan
dan keberagamaan. Menurut dia, guru bisa berdiri sebagai garda depan
penentang intoleransi dan sektarianisme, karena sekolah adalah ruang
untuk belajar tentang kebhinekaan atau keberagaman.
Menurutnya,
guru harus bisa mengarahkan materi pelajaran kepada kajian yang
sifatnya kebhinekaan dan keberagaman tersebut, yakni dengan mengenalkan
agama, suku, bahasa, seni-budaya, ilmu bumi/geopolitik yang sifatnya
mengajak peserta didik mengenal kebangsaan Indonesia.
Hal ini
telah dipraktikkan oleh Bowo saat dirinya mengampu mata pelajaran PKN di
SMA Al -Azhar Yogyakarta. Misalnya, dalam setiap materi pelajaran, ia
tetap berpedoman pada kurikulum yang ada, namun juga menyisipkan
nilai-nilai kebangsaan, keberagaman, dan upaya membangun karakter bangsa
dalam setiap materi yang disampaikannya.
Apalagi, kata Bowo,
Al-Azhar telah memberikan keleluasaan kepada para guru untuk mengajarkan
kondisi riil yang terjadi di masyarakat. “Kita harus sadar akan
keberagaman, ini yang harus ditekankan dulu kepada siswa bahwa mereka
hidup dalam keberagaman,” kata Bowo.
Selain itu, kata Bowo,
pendekatan agama, seperti Pancasila tidak bertentangan dengan Islam juga
digunakan untuk membangun karakter bangsa peserta didik. Karena saat
ini ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang menganggap Pancasila
adalah
thogut.
Perlu Pengawasan Dinas Pendidikan
Guru PKN memang sangat tepat menjadi garda depan untuk membendung
masuknya paham intoleransi dan isu sektarian yang merambah ke sekolah.
Dalam hal ini, kata Bowo, sudah seharusnya dinas pendidikan mengumpulkan
guru-guru PKN agar menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman
pada peserta didik akan pentingnya toleransi dan menjaga kesatuan dan
persatuan.
Selain itu, kata Bowo, dinas pendidikan juga perlu
meningkatkan pengawasan terkait peran guru dalam mendidik peserta
didiknya. Jangan sampai ada guru PKN justru menjadi bagian dari penyebar
virus-virus intoleransi dan isu sektatrian tersebut. Karena itu, dinas
pendidikan harus berperan aktif melakukan pengawasan.
Kekhawatiran
Bowo diamini oleh Halili. Dosen Jurusan Kewarganegaraan dan Hukum
(PKNH) UNY, yang juga peneliti Setara Institut, ini mengatakan bahwa
pengawasan dari dinas pendidikan penting agar guru yang justru bertolak
belakang dengan semangat keberagaman itu bisa dipantau. Karena selama
ini kontrolnya cukup lemah.
“Peran dinas pendidikan penting
untuk mengawasi pendidikan yang pro kebangsaan, kebihinekaan, dan sesuai
dengan semangat Pancasila. Negara bisa campur tangan,” kata dia.
Baca juga
artikel terkait
PANCASILA
atau
tulisan menarik lainnya
Abdul Aziz
(tirto.id - abd/abd)